Oleh : Senopati Lindu Aji
KabarIndonesia - Selasa lalu seorang pengelola sekolah swasta mengeluhkan, target murid 65 anak belum terpenuhi padahal waktu pendaftaran hamper usai. Sekolah itu hari ini baru mendapatkan 14 anak dia tidak tahu pasto apa penyebabnya. Padahal tahun tahun sebelumnya sekolah Islam itu selalu berlebih murid. Diam-diam ia merasa keberadaan sekolahnya terancam gulung tikar.
Mungkinkah ini gara gara iklan sekolah gratis pemerintah? Menurut sejumlah kalangan iklan sekolah gratis itu belum tepat, dalam pandangan mereka pemerintah mestinya menghimbau masyarakat bahwa pendidikan itu sebuah investasi jangka panjang, selanjutnya pendidikan dikemas menjadi terjangkau biayanya, oleh seluruh masyarakat, bukan gratisnya.
Dampak seriusnya masyarakat bisa terpola pikirannya bahwa pendidikan tidak penting. Mereka akan terejabak mementingkan hal-hal konsumerisme dengan melupakan hal fundamental pendidikanitu. Dalam pandangan Kita mestinya pemerintah justru membuat iklan dan himbauan akan pentingnya pendidikan. Sedangkan anggaran pendidikan di gunakan untuk menunjang kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru-gurunya. Tidak seperti selama ini, dana BOS di berikan dengan hitungan permurid.
Karena dana BOS itu di berikan ke siswa ada kecenderungan sekolah menerima sebanyak banyaknya murid. Sehingga jumlah murid dengan jumlah guru tidak seimbang, hal ini berdampak pada kualitas pengajaran.
Kecenderungan demikian ini menjadikan satu guru mengajar 50 murid, mereka tidak akan mampu menangkap pelajaran yang di paksakan. Padahal untuk Indonesia idealnya satu guru memegang 20 Murid. Disisi lain publikasi sekolah gratis juga menjadi misteri. Dalam catatan kita pengajuan bantuan biaya pendidikan tiap tahun mengalami peningkatan terutama SMP dan SMA.
Sebut saja Suhartatik yang bekerja sebagai buruh cuci di Jakarta selatan, Ia mengungkapkan biaya masuk Sekolah negeri juga mahal. Dari surat ajuannya, SMA negeri tempat anaknya mendaftar di kenakan biaya 3 juta rupiah. Akhirnya Ia mendaftarkan anaknya di SMK swasta dengan biaya 1.5 juta rupiah.
Di Depok sebuah SMA negeri yang tertaraf internasional bahkan mematok tarif 15 juta rupiah. Kabarnya juga harus punya Laptop sebagai prasyarat untuk murid muridnya . Jika demikian kesenjangan pendidikan untuk warga bangsa ini masih mengerikan. Hanya orang-orang dengan ekonomi mampu, dapat menyekolahkan anak anaknya.
Dalam berbagai diskusi pemberatasan kemiskinan, para pakar menekankan solusi memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Tetapi jika pendidikan berkualitas itu hanya milik sekelompok orang berduit maka pendidikan hanya melestarikan kemiskinan dan mempertajam kesenjangan sosial. Kekayaan, juga akan berputar di sekelompok kecil orang itu saja.
Kini tugas presiden terpilih , harusnya bukan mengiklankan sekolah gratis, tetapi membumihanguskan kesenjangan pendidikan. Agar ilmu dan pengetahuan itu dinikmati seluruh generasi bangsa. Jika pemerintah meyakini pendidikan pil jitu menghapus kemiskinan rakyatnya. (*)
sumber : http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=Misteri+Sekolah+Gratis&dn=20090724091843
Tidak ada komentar:
Posting Komentar